Penegakan Hukum di Wilayah Pesisir Indragiri Hilir, Tantangan dan Harapan
INHIL, Tuahkarya.com- Di era globalisasi saat ini, wilayah pesisir menjadi salah satu area yang paling rentan terhadap berbagai pelanggaran hukum.
Kabupaten Indragiri Hilir, dengan keindahan alamnya yang memukau, tidak luput dari masalah. Berbagai insiden pelanggaran hukum di wilayah pesisir sering kali menjadi sorotan media, menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Salah satu isu utama yang sering muncul adalah pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan.
Banyak nelayan yang bekerja tanpa adanya kontrak kerja yang jelas, sehingga mereka tidak mendapat hak dasar seperti upah minimum dan jaminan sosial.
Selain itu, praktik penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing) juga kerap terjadi, merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam.
Belum lagi masalah polusi juga menjadi pusat perhatian. Limbah industri yang dibuang sembarangan hingga mengancam kehidupan biota laut dan kesehatan masyarakat pesisir.
Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di wilayah pesisir masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Daerah.
Namun, ada harapan bahwa dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan tekad pemerintah untuk mengatasi masalah situasi bisa membaik.
Penegakan hukum yang lebih tegas dan adil, serta partisipasi aktif dari masyarakat, adalah kunci untuk menjaga kelestarian wilayah pesisir Indragiri Hilir.
"Mari kita bersama-sama memperjuangkan keadilan dan kelestarian lingkungan kita. Semoga opini ini dapat menjadi salah satu bentuk perhatian dorongan bagi pihak-pihak terkait untuk segera menindaklanjuti masalah ini." Ajak Amal Ma'ruf SH, Mahasiswa magister Hukum Unisi.