Pemkab Inhil Tolak Moratorium Pengurangan Ekspor Kelapa
Sabtu, 15 Maret 2025
.jpeg)
JAKARTA, Tuahkarya.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menilai moratorium pengurangan ekspor kelapa bukan yang terbaik demi ekosistem ekonomi khususnya di Inhil.
Sebanyak 425.000 Ha kebun kelapa di Inhil merupakan milik masyarakat sehingga harga kelapa sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Inhil.
Dengan demikian moratorium tersebut menimbulkan banyak efek bagi Kabupaten Indragiri Hilir yang produksi kelapanya bisa mencapai 6 juta butir per hari.
Sementara kebutuhan industri dengan 5 perusahaan turunan kelapa di Inhil membutuhkan 5 Juta butir perhari dengan kapasitas produksi 2,8 – 3 juta butir per hari.
“Untuk itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri tidak menginginkan adanya pembatasan ekspor kelapa,” ujar Pj Sekda Inhil Tantawi Jauhari saat mengikuti Term Of Refrences (TOR) Focus Group Solution (FGS) di Ruang Rapat SS 1-2, Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025) siang.
Menurut Tantawi, harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir akan mempengaruhi pembangunan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk kesejahteraan masyarakat.
“Tapi kita harus mencari harga yang sama dengan harga kelapa di luar dari Inhil. Karena dengan adanya isu pembatasan ekspor mengakibatkan turunnya harga kelapa,” tegas Tantawi yang hadir bersama Kepala Dinas Perkebunan Sutarno Wandoyo dalam kesempatan tersebut.
TOR FGS yang ditaja BAPPENAS RI turut dihadiri Kementrian Koordinator Bidang Pangan, Kementrian Keuangan, Kementrian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementrian Perdagangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, Akademisi dan Lembaga Penelitian serta Asosiasi Industri Sabut Kelapa Indonesia, Himpunan Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia dan Mitra Pembangunan lainnya.
Adapun tujuan penyelenggaraan FGS adalah untuk menemukan pilihan-pilihan solusi untuk penanganan beberapa isu yang dihadapi dalam hilirisasi kelapa, terutama terkait peningkatan jaminan penyediaan pasokan bahan baku di dalam negeri yang juga mampu menjamin kesejahteraan petani.
Selain itu juga terkait pengembangan kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dan pasar dalam negeri untuk mendukung kesejahteraan petani dan peningkatan utilisasi industri sebagai bagian integral dalam pencapaian hilirisasi kelapa yang optimal.